Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai sebuah pemerintahan daerah, kota ini dituntut untuk memastikan akuntabilitas keuangannya yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, apakah akuntabilitas keuangan Kota Tebing Tinggi sudah terungkap dengan baik? Mari kita lakukan tinjauan mendalam.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakar Akuntansi Publik, Prof. Dr. Budi Santoso, S.E., M.M., “Mengungkap akuntabilitas keuangan sebuah kota bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sistem yang solid dan transparan, serta keterlibatan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif.”
Dalam kasus Kota Tebing Tinggi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas keuangannya. Salah satunya adalah tingkat keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai keuangan daerah kepada masyarakat.
Namun, menurut laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Kota Tebing Tinggi, masih terdapat kekurangan dalam mengungkap akuntabilitas keuangan kota tersebut. “Kami menemukan bahwa masih ada beberapa kebijakan yang tidak transparan dan belum memenuhi standar akuntabilitas yang baik,” ujar Ketua LSM Transparansi Kota Tebing Tinggi, Andi Pratama.
Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan Kota Tebing Tinggi, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta melakukan audit secara berkala oleh lembaga yang independen.
Dengan demikian, upaya untuk mengungkap akuntabilitas keuangan Kota Tebing Tinggi harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, pembangunan kota ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.