Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang sedang gencar melakukan upaya pencegahan penyimpangan anggaran sebagai langkah antikorupsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurut Wali Kota Tebing Tinggi, Ahmad Zulkarnain, “Kita harus berusaha keras untuk mencegah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.”
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya penyimpangan anggaran.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Langkah-langkah pencegahan seperti ini sangat penting untuk mengurangi tingkat korupsi di daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, maka peluang untuk terjadinya penyimpangan akan semakin kecil.”
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan tidak menyimpang.
Dengan adanya upaya pencegahan penyimpangan anggaran di Tebing Tinggi, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan mengurangi tingkat korupsi di daerah tersebut. Semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, perlu bersinergi untuk mewujudkan visi bersama dalam memberantas korupsi.