Strategi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengelolaan anggaran yang baik harus didukung oleh strategi yang jelas dan terukur. “Tanpa strategi yang baik, risiko penyalahgunaan anggaran akan semakin tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran mereka,” ujar Bambang.
Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi mengenai penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut, sehingga risiko korupsi dapat diminimalisir.
Selain itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akuntabel.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengelolaan anggaran yang baik juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. “Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan anggaran berjalan dengan baik, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” ujar Sri Mulyani.
Dengan menerapkan strategi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, diharapkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat mencapai tujuan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.