Pemerintah kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara telah lama diberikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangannya. Namun, tantangan dan solusi dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Tebing Tinggi masih menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan.
Tantangan pertama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Menurut Bambang Suhendro, seorang pakar keuangan daerah, “Transparansi sangat penting dalam pengawasan keuangan otonomi khusus. Tanpa transparansi, sulit bagi pihak eksternal untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik.”
Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana otonomi khusus. Menurut Triyono, seorang aktivis anti-korupsi, “Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana otonomi khusus bisa merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kontrol dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan otonomi khusus Tebing Tinggi. Menurut Mawar Sari, seorang anggota DPRD Tebing Tinggi, “Kami akan terus mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat bisa memantau secara langsung bagaimana dana otonomi khusus digunakan.”
Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan keuangan otonomi khusus berjalan dengan baik. Menurut Agus Santoso, seorang akademisi yang mengkaji kebijakan publik, “Kerjasama yang baik antara semua pihak akan memperkuat pengawasan keuangan otonomi khusus dan mencegah potensi penyalahgunaan dana.”
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus Tebing Tinggi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.